Perdebatan tentang naturalisasi dan normalisasi sungai kembali mengemuka seiring meningkatnya banjir di berbagai kota besar di Indonesia, terutama Jakarta. Kedua istilah ini sering muncul dalam perencanaan tata ruang, pidato pejabat, hingga perdebatan publik. Namun, masih banyak warga yang belum benar benar memahami apa bedanya naturalisasi dan normalisasi sungai, apakah keduanya saling menggantikan, dan mana yang sebenarnya lebih efektif untuk mengurangi banjir. Di tengah kebingungan itu, sejumlah peneliti BRIN mulai angkat suara, memberikan pandangan ilmiah yang memperkaya diskusi publik tentang pengelolaan sungai di Indonesia.
Mengapa Naturalisasi dan Normalisasi Sungai Jadi Perdebatan?
Dalam beberapa tahun terakhir, wacana naturalisasi dan normalisasi sungai menjadi bagian dari perencanaan besar pengendalian banjir di kawasan perkotaan. Di Jakarta misalnya, normalisasi sungai sempat menjadi program utama, lalu istilah naturalisasi sungai muncul dan menimbulkan tafsir yang beragam. Di sinilah suara peneliti BRIN menjadi penting, karena mereka mencoba menjelaskan bahwa dua pendekatan ini tidak bisa hanya dilihat sebagai jargon politik, melainkan sebagai pilihan teknik dengan konsekuensi jangka panjang.
Para peneliti menyebut, problem utama bukan sekadar memilih naturalisasi atau normalisasi, melainkan bagaimana sebuah kota memandang sungai. Apakah sungai hanya dianggap sebagai saluran air raksasa untuk membuang limpasan hujan secepat mungkin, atau sebagai ekosistem hidup yang punya fungsi ekologis, sosial, sekaligus ekonomi.
>
Selama sungai hanya diperlakukan sebagai selokan besar, maka pilihan kebijakan apa pun akan selalu terasa kurang, karena akar masalahnya tidak pernah disentuh.
Perdebatan menjadi semakin kompleks karena di lapangan, kondisi setiap sungai berbeda. Ada yang sudah sangat sempit dan padat permukiman di bantaran, ada yang masih memiliki ruang terbuka, ada yang kualitas airnya sudah sangat tercemar. Karena itu, peneliti BRIN cenderung menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan karakteristik tiap sungai, bukan sekadar memilih satu istilah lalu menerapkannya secara seragam.
Memahami Naturalisasi dan Normalisasi Sungai Secara Ilmiah
Sebelum menilai mana yang lebih baik, penting memahami dulu apa yang dimaksud dengan naturalisasi dan normalisasi sungai menurut perspektif ilmiah. Peneliti BRIN dalam berbagai diskusi dan laporan teknis mencoba meluruskan sejumlah miskonsepsi yang terlanjur menyebar di publik.
Apa Itu Naturalisasi dan Normalisasi Sungai Menurut Pakar?
Dalam literatur hidrologi dan teknik sumber daya air, normalisasi sungai biasanya merujuk pada upaya mengatur kembali alur sungai agar lebih lurus, lebih lebar, dan lebih dalam, sering kali dengan memperkuat tebing menggunakan beton atau konstruksi keras lainnya. Tujuannya jelas, yaitu meningkatkan kapasitas tampung sungai sehingga debit air besar bisa mengalir lebih cepat ke hilir tanpa meluap ke permukiman.
Naturalisasi sungai, di sisi lain, berangkat dari pendekatan yang lebih ekologi. Konsep ini menekankan pemulihan fungsi alami sungai, termasuk vegetasi bantaran, ruang retensi air, kelokan sungai, dan interaksi sungai dengan tanah sekitarnya. Alih alih hanya membangun dinding beton, naturalisasi sungai mengedepankan penggunaan material yang lebih ramah lingkungan, ruang terbuka hijau, kolam retensi, hingga taman kota yang terintegrasi dengan badan sungai.
Dalam pandangan peneliti BRIN, naturalisasi dan normalisasi sungai sebenarnya berada dalam satu spektrum pendekatan pengelolaan sungai. Keduanya sama sama bertujuan mengurangi risiko banjir, namun dengan filosofi dan metode yang berbeda. Naturalisasi menempatkan sungai sebagai ekosistem yang harus dipulihkan dan dijaga, sedangkan normalisasi memandang sungai sebagai infrastruktur pengalir air yang harus dioptimalkan secara teknis.
Peneliti juga menekankan bahwa di banyak negara, istilah yang lebih sering dipakai adalah river restoration atau river rehabilitation, yang lebih dekat dengan konsep naturalisasi sungai. Sementara itu, normalisasi sungai lebih banyak dikaitkan dengan proyek proyek era sebelumnya yang sangat menekankan betonisasi dan pelurusan alur sungai.
Pandangan Peneliti BRIN: Bukan Soal Pilih Satu, Tapi Kombinasi
Di tengah perdebatan publik yang sering menyederhanakan isu menjadi seolah olah hanya bisa memilih salah satu, peneliti BRIN justru mengajukan pendekatan yang lebih fleksibel. Bagi mereka, pertanyaan “mana yang lebih baik” antara naturalisasi dan normalisasi sungai tidak bisa dijawab secara hitam putih.
Peneliti BRIN menilai bahwa di segmen segmen tertentu sungai yang sudah sangat padat dan kritis, normalisasi dengan pendekatan teknis keras mungkin masih diperlukan untuk menjamin keselamatan warga dalam jangka pendek. Namun, di banyak bagian lain, naturalisasi sungai bisa memberikan manfaat jangka panjang yang lebih luas, mulai dari kualitas lingkungan, kesehatan ekosistem, hingga kualitas hidup warga di sekitarnya.
>
Kebijakan sungai yang baik bukan yang paling keras atau paling hijau, tetapi yang paling jujur membaca kondisi lapangan dan berani mengakui keterbatasan ruang.
Dengan kata lain, peneliti BRIN mendorong agar pemerintah tidak terjebak pada dikotomi istilah, melainkan menyusun peta jalan pengelolaan sungai yang menggabungkan elemen elemen terbaik dari kedua pendekatan tersebut. Di sinilah riset dan pemodelan hidrologi menjadi krusial, karena setiap keputusan teknis akan berdampak puluhan tahun ke depan.
Menimbang Efektivitas Pengendalian Banjir di Kota Besar
Salah satu alasan utama naturalisasi dan normalisasi sungai menjadi perdebatan adalah karena masyarakat menilai kinerjanya dari satu aspek yang sangat terasa langsung, yaitu banjir. Apakah sungai yang dinormalisasi atau dinaturalisasi benar benar mengurangi banjir, atau justru hanya memindahkan masalah ke wilayah lain.
Peneliti BRIN mengingatkan bahwa banjir di kota besar seperti Jakarta, Bandung, atau Semarang bukan hanya persoalan kapasitas sungai. Faktor lain seperti curah hujan ekstrem akibat perubahan iklim, penyusutan daerah resapan, alih fungsi lahan, hingga sistem drainase yang tidak terintegrasi juga memainkan peran besar. Karena itu, mengandalkan naturalisasi dan normalisasi sungai saja tanpa memperbaiki tata ruang dan sistem drainase kota akan selalu menghasilkan solusi yang setengah hati.
Di sisi lain, data jangka panjang menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya mengandalkan normalisasi sungai dengan betonisasi tanpa ruang retensi tambahan cenderung memindahkan risiko banjir ke wilayah hilir. Air memang mengalir lebih cepat, tetapi ketika bertemu dengan segmen sungai yang belum ditata, luapan menjadi tak terhindarkan. Pendekatan naturalisasi sungai yang memberi ruang bagi air untuk tertahan sementara melalui kolam retensi, taman banjir, dan bantaran hijau dinilai lebih adaptif terhadap pola hujan ekstrem yang semakin sering terjadi.
Peneliti BRIN menekankan perlunya pemodelan menyeluruh di level daerah aliran sungai, bukan hanya potongan potongan ruas sungai. Dengan begitu, kebijakan naturalisasi dan normalisasi sungai bisa dinilai berdasarkan kinerja sistemik, bukan hanya tampilan fisik di satu titik proyek.
Dimensi Ekologis dan Sosial di Balik Beton dan Ruang Hijau
Selain soal teknis pengendalian banjir, peneliti BRIN juga menyoroti dimensi ekologis dan sosial yang sering terabaikan ketika membahas naturalisasi dan normalisasi sungai. Sungai bukan hanya saluran air, tetapi juga habitat bagi berbagai biota, koridor ekologis, serta ruang hidup dan ruang interaksi sosial warga kota.
Pendekatan normalisasi sungai yang sangat mengandalkan beton dan pelurusan alur sering kali menghilangkan habitat alami, memutus konektivitas ekologis, dan menurunkan kualitas air karena aliran menjadi terlalu cepat dan tidak sempat melalui proses penjernihan alami. Di sisi sosial, bantaran sungai yang dibeton rapat dan diberi pagar tinggi cenderung menghilangkan interaksi warga dengan sungai, menjadikannya sekadar infrastruktur yang asing di tengah kota.
Sebaliknya, naturalisasi sungai membuka peluang bagi pemulihan vegetasi riparian, peningkatan keanekaragaman hayati, serta penciptaan ruang publik yang lebih manusiawi. Taman tepian sungai, jalur pejalan kaki, hingga area rekreasi bisa menjadi bagian dari desain naturalisasi sungai, asalkan dirancang dengan tetap mengutamakan fungsi pengendalian banjir.
Peneliti BRIN menilai, ketika warga kota kembali punya hubungan yang sehat dengan sungai, kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sungai akan meningkat. Ini menjadi modal sosial penting untuk mengurangi pencemaran yang selama ini memperparah kerusakan ekosistem sungai di berbagai kota.
Tantangan Implementasi Kebijakan di Lapangan
Meskipun secara konsep naturalisasi dan normalisasi sungai sudah banyak dibahas, tantangan terbesar justru muncul pada tahap implementasi. Peneliti BRIN mencatat beberapa kendala utama yang sering berulang di berbagai proyek pengelolaan sungai.
Pertama, keterbatasan lahan. Di banyak kota besar, bantaran sungai sudah terlanjur dipadati permukiman, baik formal maupun informal. Relokasi warga menjadi isu sensitif sosial dan politik. Normalisasi sungai yang membutuhkan pelebaran alur sering kali tersendat karena masalah pembebasan lahan, sementara naturalisasi sungai yang idealnya membutuhkan ruang lebih luas untuk bantaran hijau dan kolam retensi juga menghadapi kendala serupa.
Kedua, koordinasi antar lembaga. Pengelolaan sungai melibatkan banyak instansi, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga lembaga teknis dan otoritas khusus. Tanpa koordinasi yang baik, rencana naturalisasi dan normalisasi sungai bisa terfragmentasi, tidak sinkron dengan rencana tata ruang, dan sulit dievaluasi secara menyeluruh.
Ketiga, keberlanjutan pemeliharaan. Peneliti BRIN menekankan bahwa baik naturalisasi maupun normalisasi sungai membutuhkan pemeliharaan rutin. Sungai yang sudah dilebarkan dan dibeton bisa kembali menyempit jika penuh sedimen dan sampah. Sungai yang dinaturalisasi bisa kehilangan fungsi jika vegetasi tidak dirawat atau area bantaran kembali ditempati secara ilegal. Sayangnya, anggaran pemeliharaan jangka panjang sering kali tidak sebesar anggaran pembangunan fisik awal.
Keempat, komunikasi publik. Istilah naturalisasi dan normalisasi sungai sering kali digunakan tanpa penjelasan yang memadai kepada warga. Akibatnya, muncul salah paham, kecurigaan, atau penolakan. Peneliti BRIN mendorong agar setiap proyek pengelolaan sungai disertai dengan program edukasi publik yang jelas, sehingga warga memahami tujuan, proses, dan peran mereka dalam menjaga keberlanjutan sungai.
Menuju Kebijakan Sungai yang Lebih Berbasis Sains
Di tengah semua tantangan tersebut, suara peneliti BRIN mengarah pada satu pesan utama, yaitu pentingnya menjadikan sains sebagai basis utama pengambilan keputusan. Naturalisasi dan normalisasi sungai tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus diterjemahkan ke dalam rencana teknis yang dapat diukur, diuji, dan dievaluasi.
Penggunaan data curah hujan jangka panjang, pemodelan aliran sungai, pemetaan tata guna lahan, hingga kajian ekologi menjadi fondasi penting sebelum menentukan segmen mana yang perlu penanganan dengan pendekatan lebih keras ala normalisasi, dan segmen mana yang bisa dipulihkan melalui naturalisasi sungai. Pendekatan berbasis sains juga memungkinkan penyesuaian kebijakan seiring perubahan iklim dan dinamika kota, sehingga proyek pengelolaan sungai tidak kaku dan mudah usang.
Dengan menggabungkan kekuatan naturalisasi dan normalisasi sungai secara cerdas, kota kota di Indonesia berpeluang memiliki sungai yang bukan hanya aman dari banjir, tetapi juga sehat, hidup, dan menjadi bagian penting dari identitas ruang kota. Di titik inilah, diskusi publik tentang sungai seharusnya bergerak, tidak lagi terjebak pada perdebatan istilah, melainkan pada pertanyaan lebih mendasar tentang seperti apa sungai yang ingin kita wariskan untuk generasi berikutnya.
Comment